Terdakwa Henry Surya Divonis Bebas dalam Perkara KSP Indosurya

JAKARTA - Sidang perkara dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, dengan terdakwa Henry Surya memasuki agenda pembacaan putusan. 

Dalam persidangan agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1), kini terdakwa dapat bernafas lega. Pasalnya, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Henry Surya.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Beri Luhkum Restorative Justice kepada Masyarakat dan Perangkat Desa se Kec Grogol

Kapuspenkum Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran pers mengatakan, dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan Nomor: 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut:
 
1. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (Onslag Van Recht Vervoging).

Baca juga: Kejari Sampang Musnahkan 513 BB di Dominasi Perkara Narkotika

2. Melepaskan Terdakwa HENRY SURYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama.

3. Memerintahkan agar Terdakwa HENRY SURYA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah putusan diucapkan.

Baca juga: Kajati Jambi Sapta Subrata Lantik Wakajati dan 7 Pejabat Eselon III

4. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang tersebut telah disita.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Baca juga: Makin Panas, Massa CORI Serahkan Bukti Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemkab Karo

Untuk diketahui, yang menjadi pertimbangan Hakim, antara lain, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian dan bukan pada Undang-Undang Perbankan.

Selain itu, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menghimpun dana dari anggota dan bukan dari masyarakat umum sehingga unsur menghimpun dana dari masyarakat tidak terpenuhi. Dan a da putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengesampingkan proses pidana.

Baca juga: Semarak Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan KE-58, Rutan Kelas I Labuhan Deli Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Gotong Royong

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, " terangnya. (Jon)