Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

BALIKPAPAN –  Presiden Joko Widodo adakan pertemuan bersama beberapa Sultan dan tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur bertempaat di ruang VVIP Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan pada Senin (31/01/2022).

Adapun pertemuan tersebut menurut Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufik Hanafi, adalah untuk mendengarkan aspirasi dan harapan beberapa tokoh masyarakat terhadap  pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca juga: Tony Rosyid: Anies dan Fenomena Capres 2024

Di antara tokoh birikrasi dan tokoh adat yang hadir antaranya adalah Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin.Sultan Paser, Muhamad Jarnawi. Kepala Adat Dayak Kenyah, Ajang Tedung. Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Dan juga Wakil Ketua Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru.

Dalam pertemuannya, tokoh adat dan masyarakat Kalimantan Timur mengaku antusias mendukung pembangunan IKN dan meminta Presiden melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Baca juga: Perbaikan Data Pemilih, KPU Way Kanan Laksanakan Rapat Koordinasi PDPB Triwulan IV

Sebagaimana pernyataan Sultan Kutai Kartanegara yang intinya mendukung 100 persen pembangunan Ibukota Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 

“Kami 100 persen mendukung penuh atas adanya rencana pembangunan IKN di wilayah Kami Kutai dan Penajam Paser Utara , ” ujar Sultan Kutai Kartanegara Muhammad Arifin.

Baca juga: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Akui Chanel Youtubenya Sebagai Pencitraan

Hal senada juga diucapkan Sultan Paser, Muhammad Jarnawi  yang mengaku antusias menyambut ibu kota baru dan juga ingin dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan di dekat Ibu Kota Negara (IKN)

"Selain itu kami dari Kesultanan Paser juga ingin hutan adat yang asli dapat tetap dibangun dan dijaga sebagai peradaban, manakala anak cucu nanti ingin melihat hutan adat Paser di Ibu Kota Negara". Tutur Sultan Paser.

Baca juga: Banmus DPRD Trenggalek Agendakan Paripurna AKD

Diwaktu yang sama Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita mau pun pembangunan fisik IKN.

“Pertama, dengan adanya IKN tolong  dalam Badan Otorita  masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik  masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga kearifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya, ” kata Ajang.

Baca juga: DPC Partai Gerindra Ponorogo Lakukan Konsolidasi Internal

Lebih lanjut,   Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Syarifuddin HR juga menegaskan, bahwa. Ia ingin agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

“Kami hanya minta dapat diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami yang dari luar atau dengan kata lain generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome dan bisa menghargai satu sama lain”. Ujar Syarifuddin yang diamini tokoh-tokoh yang lain.

Sekedar diketahui, Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Dan  saat ini sedang menyusun 10 aturan turunan Undang-Undang IKN Nusantara yang baru disahkan DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022 lalu.